Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI 17 Desember 2013

1. Komisi IX DPR RI meminta Direksi perusahaan-perusahaan di lingkungan BUMN untuk menyampaikan data dan laporan secra tertulis tentang perkembangan pelaksanaan Rekomendasi Panja Outsorcing BUMN komisi IX DPR RI selambat"nya 20 desember 2013.

2. Komisi IX DPR RI meminta Dirjen PHI jamsos, dan Dirjen PPK Kemenakertrans RI untuk melakukan penelusuran pelaksanaan Hasil Rekomendasi Panja Outsorcing Komisi IX DPR RI diseluruh perusahaan di lingkungan BUMN bersama dengan SATGAS yg akan dibentuk Komisi 9 DPR RI.

3. Komisi IX DPR RI akan menggunakan hak interpelasi DPR RI sebagai sikap politik yang ditempuh atas tidak dilaksanakannya secara utuh hasil Rekomendasi Panja Outsorcing BUMN sesuai pernyataan Mentri BUMN RI pada tanggal 9 september 2013 dan pasal 96 ayat (4) UU No. 27 tahun 2009 sebagaimana diatur dalam Pasal 20 A UUD 1945 dan Pasal 77 ayat (2) UU No. 24 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah.