Welcome To GEBER BUMN ..... Gerakan Bersama Buruh/Pekerja BUMN
Home » » Poempida Ajak Komisi IX Ajukan Hak Interpletasi

Poempida Ajak Komisi IX Ajukan Hak Interpletasi

Written By Yantek Ppmi on Selasa, 17 Desember 2013 | 10.54

Poempida Hidayatullah
ANGGOTA Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Poempida Hidayatulloh, menyatakan hendak mengajukan hak interplasi terkait polemik masalah outsourcing yang terjadi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Saya pribadi akan menginisiasi hak interpelasi DPR dalam hal ini," kata Poempida, kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Senin (16/12). Inisiatif hak interplasi ini, lanjut dia, akan diangkat dalam rapat kerja Panitia Kerja (Panja) Outsourcing BUMN Komisi IX, dengan dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar dan Menteri BUMN Dahlan Iskan, beserta jajaran direksi BUMN yang bermasalah dalam konteks outsourcing.

Berdasarkan analisanya, menurut Poempida, ternyata banyak BUMN yang mengabaikan rekomendasi Panja. Oleh karenanya, politisi Golkar itu yakin usulannya akan mendapat dukungan dari rekan-rekan lainnya di Komisi IX. "Saya yakin akan mendapatkan dukungan yang besar dari teman-teman di Komisi IX dalam hal ini," kata pria kelahiran Sukabumi ini.


Sebagai badan legislatif, kata Poempida, Komisi IX harus menindaklanjuti penggunaan hak interpelasi ini, karena terjadinya kebuntuan dengan pemerintah, dalam hal ini Menakertrans dan Menteri BUMN dalam menangani masalah outsourcing ini. Ditambahkannya, kebijakan yang akan dipertanyakan dalam hak interplasi itu nanti adalah kebijakan yang berlawanan dengan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diambil oleh Menteri BUMN dan Seluruh Direksi BUMN. "Interpelasi adalah langkah yang konstitusional," ujar dia.


Dengan mengeksekusi hak ini, lanjut Poempida, diharapkan perhatian pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan lebih tertuju kepada masalah outsourcing ini dan menteri-menteri terkait harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang mereka buat ini kepada Presiden. Presiden pun akan mencatat semua direksi BUMN yang abai dalam mengimplementasikan rekomendasi Panja Outsourcing BUMN Komisi IX. "Bagaimana pun, suatu kebijakan harus dipertanggungjawabkan oleh siapa pun juga yang membuatnya," kata Poempida.


Seperti diketahui, ribuan buruh yang tergabung dalam Gerakan Bersama Buruh/Pekerja Badan Usaha Milik Negara (Geber BUMN) hari ini, melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Para buruh BUMN itu juga menggelar aksi di Istana Presiden guna menuntut pemerintah untuk segera menindaklanjuti hasil rekomendasi Panja Outsourcing Komisi IX DPR RI.

0 komentar:

Posting Komentar

AGENDA

31 DESEMBER 2013

BLACK DAY

APABILA DIREKSI BUMN TIDAK AMANAH MENJALANKAN REKOMENDASI PANJA OS KOMISI IX DPR RI