GEBER-BUMN harapkan Presiden ambil-alih "outsourcing"

Gerakan Bersama Buruh/Pekerja (GEBER) BUMN mengharapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengambil-alih soal penanganan "outsourcing" (pekerja alih daya).

Pernyataan itu disampaikan Koordinator GEBER-BUMN Ais di Jakarta, Sabtu, terkait hasil rapat gerakan itu guna menyikapi pernyataan Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait pengangkatan karyawan "outsourcing" menjadi karyawan tetap.

Ais menambahkan, GEBER-BUMN juga telah menyampaikan sikap melalui penjelasan yang disampaikan perwakilan mereka di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, pada Jumat (29/11).

Unsur GEBER-BUMN itu adalah dari LBH-Jakarta, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia, BUMN Strategis/SP PLN, BUMN Bersatu, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin (FSPLEM -SPSI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).

GEBER-BUMN menilai pengangkatan karyawan "outsourcing" menjadi karyawan tetap adalah tidak sesuai fakta, dan itu adalah sebuah isu guna menaikkan pencitraan popularitas Dahlan Iskan bagi rakyat. 

Karena itu, kata Ais, isu ini patut dicermati. "Pengangkatan (pegawai outsourcing) yang bagaimana dan benarkah sesuai dengan yang diharapkan," katanya. 

Padahal, katanya, baru saja tercermin dari surat edaran (SE) Menteri BUMN Nomor SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN, yang ditandatangani 22 November soal penataan pekerja "outsourcing" serta sikap penolakannya terhadap pekerja "outsourcing" dengan cara menampungnya di sebuah perusahaan "outsourcing" berplat merah yang tidak disetujui oleh DPR. 

"Sekarang bermanuver kembali, seolah terjadi pengangkatan pekerja outsourcing yang dilakukan oleh dirinya. Hal itu, sangatlah bertentangan dengan fakta yang ada," katanya. 

Kondisi ironis, kata dia, justru menyertai pernyataan Dahlan tersebut, karena yang terjadi adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang ada di perusahaan BUMN.

Selain itu, juga ketidakjelasan "kepastian kelangsungan" kerja yang masih menyelimuti para pekerja "outsourcing" tersebut.

Menurut Ais, sebanyak 700 orang sudah di PHK sepihak pada PT PLN di wilayah penyangga Jakarta, demikian pula sekitar 1000-an pekerja "outsourcing" Jamsostek masih terkatung-katung nasibnya karena juga PHK sepihak. 

Belum lagi sekitar 350 orang pekerja "outsourcing" di Telkom yang juga mengalami nasib yang sama.

Bahkan terakhir, bisa dipastikan sekitar 60.000 orang pekerja "outsourcing" di PT PLN was-was dengan pola perekrutan-perekrutan baru yang sangat gencar dilakukan di BUMN itu. Demikian pula untuk 27.000 pekerja "outsorcing" lainnya di PT Pertamina.

"Perekrutan baru yang bisa meminggirkan pekerja outsourcing yang sudah bekerja menahun di BUMN tersebut," katanya.